Oleh: Pradi Khusufi Syamsu (Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Bangsa Indonesia boleh saja dengan bangga menyebut dirinya sebagai negeri yang ramah, santun, dan penuh kebaikan. Bahkan berbagai survei global kerap menempatkan masyarakat Indonesia sebagai salah satu yang paling bahagia dan hangat secara sosial. Namun pertanyaannya, kepada siapa keramahan itu benar-benar diwujudkan? Apakah ia hadir sebagai sistem yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, atau sekadar menjadi identitas kultural yang berhenti pada slogan?
Data ilmiah menunjukkan adanya paradoks yang tidak dapat disangkal. Dalam Global Flourishing Study, Indonesia bahkan menempati posisi teratas dalam hal makna hidup, relasi sosial, dan karakter moral masyarakat. Sebanyak 82% masyarakat Indonesia juga mengaku bahagia menurut survei global (Ipsos). Ini menunjukkan bahwa secara kultural dan psikologis, masyarakat Indonesia memang memiliki daya tahan sosial (social resilience) yang tinggi.
Namun di sisi lain, realitas struktural berbicara berbeda. Dalam World Happiness Report 2024–2025, Indonesia justru berada di kisaran peringkat 80-an dunia dalam hal kepuasan hidup. Artinya, ada jurang antara rasa bahagia subjektif dengan kualitas hidup objektif. Bahkan analisis terbaru menyebut Indonesia hidup dalam sebuah paradoks: masyarakatnya mampu memaknai hidup dengan baik, tetapi banyak yang masih merasa tidak aman secara ekonomi dan masa depan.
Di sinilah kritik menjadi relevan. Keramahan dan kebaikan yang dibanggakan sering kali tidak terinstitusionalisasi dalam kebijakan publik. Ia hidup dalam budaya, tetapi belum sepenuhnya menjelma dalam sistem—baik dalam distribusi kesejahteraan, keadilan sosial, maupun jaminan hidup yang layak.
Di Balik Label Keras
Sementara itu, di sebagian kawasan Timur Tengah kerap dilabeli sebagai wilayah keras, penuh konflik, bahkan identik dengan perang. Narasi ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak utuh. Dalam perspektif geopolitik, konflik yang terjadi di sebagian negara Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, intervensi asing, serta upaya mempertahankan kedaulatan.
Menariknya, jika dilihat dari indikator kesejahteraan tertentu, beberapa negara di kawasan ini justru menunjukkan capaian yang signifikan. Data indeks kebahagiaan Asia menunjukkan bahwa sejumlah negara Timur Tengah mendominasi peringkat atas dalam hal kesejahteraan hidup (GoodStats Data). Hal ini mengindikasikan bahwa di balik citra “keras”, terdapat sistem yang dalam beberapa kasus mampu menjamin standar hidup, akses layanan, dan stabilitas sosial bagi warganya.
Dengan kata lain, “keras” tidak selalu identik dengan ketidakmanusiaan, sebagaimana “ramah” tidak selalu identik dengan keadilan dan kesejahteraan.
Maka, yang perlu dikritisi bukanlah identitas kultural suatu bangsa, melainkan bagaimana identitas itu diwujudkan dalam realitas struktural. Keramahan sejati bukan sekadar senyum, tetapi hadir dalam kebijakan yang adil. Kebaikan sejati bukan hanya dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Berlaku Objektif
Sebagaimana dalam studi ilmiah tentang kualitas hidup, kesejahteraan tidak hanya diukur dari perasaan bahagia, tetapi juga dari faktor-faktor objektif seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi. Tanpa itu semua, kebahagiaan bisa menjadi sekadar adaptasi psikologis—bukan tanda keberhasilan sistem.
Karena itu, menjadi bangsa yang “terbaik” bukan soal klaim, melainkan soal konsistensi antara nilai dan realitas. Bangsa yang besar bukan yang paling banyak memuji dirinya sendiri, tetapi yang paling berani mengoreksi dirinya.
Keramahan yang tidak membela rakyat hanyalah retorika. Kebaikan yang tidak menghadirkan keadilan hanyalah ilusi. Dan, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak mengaku baik, tetapi siapa yang benar-benar menghadirkan kebaikan itu dalam kehidupan nyata.
About The Author
